PARINGIN, RB – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyoroti kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Penurunan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027.
DPRD meminta pemerintah daerah memastikan keterbatasan ruang fiskal tidak berdampak pada kualitas pelayanan dasar dan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Kabupaten Balangan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Pemandangan umum gabungan lima fraksi, yakni Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera, dibacakan Wahyudi Azhari di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forkopimda.
Secara prinsip, kelima fraksi menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan mengenai kondisi pendapatan, belanja, serta arah kebijakan anggaran daerah.
Dalam pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menilai ruang fiskal Balangan menghadapi tekanan, antara lain akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan fiskal daerah ke depan.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong pemerintah daerah memperkuat diversifikasi ekonomi sehingga struktur pendapatan Balangan tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan.
Diversifikasi dinilai penting untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor yang selama ini menjadi salah satu penopang pendapatan daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP menyoroti penurunan PAD serta belanja daerah yang disebut mengalami penurunan hingga Rp618,07 miliar.
DPRD mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui intensifikasi dan optimalisasi pajak serta retribusi daerah.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu perhatian untuk dioptimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Selain pendapatan, DPRD turut memberikan perhatian terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RAPBD 2027.
Fraksi PAN mencatat alokasi BTT meningkat dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
Terhadap kenaikan tersebut, DPRD meminta adanya kejelasan mengenai skema dan mekanisme penggunaan serta pengawasan anggaran. Hal itu diperlukan agar BTT digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tengah keterbatasan fiskal, fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya efisiensi belanja birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Program pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Wahyudi mengatakan, berbagai catatan yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” katanya.
Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan dibahas lebih lanjut melalui tahapan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur dan tepat sasaran, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Bumi Sanggam. (SA)