PARINGIN, RB – Penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak tingkat kecamatan hingga desa agar koordinasi, informasi, dan tindakan di lapangan dapat bergerak lebih cepat.
Atas dasar itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menyiapkan SIGAB KENCANA LINK DESTANA, sebuah strategi untuk menghubungkan program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dengan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Gagasan tersebut digagas Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, melalui Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Konsepnya dipaparkan di hadapan pemangku kepentingan internal PKN II di Kantor BPBD Balangan, Senin (17/8/2026).
SIGAB KENCANA LINK DESTANA merupakan singkatan dari Strategi Peningkatan Ketahanan Daerah Rawan Bencana melalui Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Berkelanjutan Kecamatan Tangguh Bencana Terhubung dengan Desa Tangguh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
Meski memiliki tujuan yang sama, program Kencana dan Destana selama ini berada dalam kerangka pelaksanaan yang berbeda. Kencana merupakan program di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sedangkan Destana berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rahmi melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk membangun sistem yang lebih terhubung.
“Tujuan utamanya adalah membangun ketangguhan daerah melalui sistem yang adaptif dan berkelanjutan. Jadi, antara kecamatan dan desa yang sudah tangguh bencana tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dan saling menguatkan,” ujarnya.
Melalui integrasi tersebut, koordinasi penanggulangan bencana diharapkan tidak berhenti pada satu tingkatan pemerintahan. Informasi dan kapasitas penanganan dapat dibangun secara berjenjang dari desa hingga kecamatan.
Konsep yang ditawarkan BPBD tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Integrasi Kencana dan Destana diarahkan untuk memperkuat penanggulangan sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Pada tahap prabencana, penguatan diarahkan pada kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ketika bencana terjadi, jejaring yang telah dibangun diharapkan membantu mempercepat koordinasi dan respons. Setelah bencana berlalu, sistem tersebut dapat mendukung koordinasi pada tahap pemulihan.
Dengan pola tersebut, desa dan kecamatan tidak ditempatkan hanya sebagai objek penerima penanganan bencana, tetapi menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan daerah.
Penguatan ketahanan bencana juga diarahkan sampai ke masyarakat.
Menurut Rahmi, keberadaan jejaring dari tingkat desa hingga kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko dan menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing.
“Kita ingin Balangan siap menghadapi bencana. Bukan hanya BPBD yang bergerak, tetapi seluruh elemen dari kecamatan sampai desa sudah memiliki sistem dan kesiapsiagaan yang terintegrasi,” katanya.
Pendekatan tersebut penting karena respons awal terhadap bencana sering kali berlangsung di lingkungan yang paling dekat dengan lokasi kejadian.
Semakin siap masyarakat dan pemerintahan di tingkat bawah, semakin besar peluang informasi dan tindakan awal dapat dilakukan sebelum dukungan dari unsur yang lebih luas tiba.
Melalui SIGAB KENCANA LINK DESTANA, BPBD Balangan menargetkan terbentuknya pola penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan berkelanjutan.
Strategi tersebut juga diharapkan dapat menjadi model penguatan ketahanan wilayah, khususnya pada kawasan yang memiliki potensi bencana tinggi.
Target akhirnya bukan sekadar memiliki program Desa atau Kecamatan Tangguh Bencana, tetapi memastikan keduanya terhubung dalam satu jejaring kesiapsiagaan.
Dengan demikian, ketika ancaman bencana muncul, Balangan diharapkan tidak memulai respons dari nol. Kecamatan dan desa telah memiliki kapasitas, jejaring, serta mekanisme koordinasi yang dapat saling menguatkan.
Bagi BPBD Balangan, ketangguhan daerah pada akhirnya bukan hanya soal seberapa cepat pemerintah datang ketika bencana terjadi, tetapi juga seberapa siap masyarakat dan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan risiko sebelum bencana datang. (MC Balangan)