PARINGIN, RB – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Balangan memberikan apresiasi atas capaian positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh anggota DPRD, M. Syaibani, dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (16/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menilai bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini, menurut Syaibani, merupakan hasil dari sinergi antara jajaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi pemerintahan.
“Kami melihat laporan ini bukan hanya sekadar bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga cerminan komitmen bersama untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan publik,” ujar Syaibani.
Meski demikian, Fraksi PAN juga menyampaikan beberapa catatan strategis sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah pentingnya penajaman alokasi anggaran, agar lebih fokus dan tepat sasaran dalam mendanai program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tak hanya itu, PAN juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, transparansi saja belum cukup jika aspirasi masyarakat belum terakomodasi secara optimal.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran. Dengan begitu, APBD akan benar-benar menjadi cerminan kebutuhan riil rakyat Balangan,” lanjutnya.
Fraksi PAN menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD ini harus menjadi titik awal untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi ini juga menegaskan dukungannya terhadap arah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami berharap laporan ini segera disahkan, agar bisa menjadi dasar yang kuat dalam menyusun arah dan prioritas kebijakan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Syaibani. (rilis)