BANJARMASIN, RB – Ketua DPD Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalimantan Selatan, Slametno, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meratakan distribusi kuota Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2026.
Usulan ini disampaikan saat Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 di Banjarmasin, Senin (9/2/2026).
“Masih ada ketimpangan kuota PKK dan PKW antar kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kesempatan pengembangan SDM lebih adil dan merata,” ujar Slametno.
Slametno mengidentifikasi tiga persoalan mendasar. Pertama, distribusi kuota PKK dan PKW yang belum merata berdampak pada terbatasnya akses lembaga kursus di sejumlah daerah.
Kedua, minimnya alokasi anggaran pembinaan lembaga kursus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota. Anggaran ini masih jauh tertinggal dibanding pembinaan PAUD dan PKBM.
Ketiga, pemahaman pengelola lembaga kursus terhadap Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 dan petunjuk teknis PKK-PKW 2026 masih perlu ditingkatkan.
Slametno mencontohkan Kabupaten Balangan yang berhasil menurunkan pengangguran dari peringkat lima tertinggi menjadi peringkat kedua terendah di Kalsel dalam 10 tahun terakhir.
Keberhasilan ini didukung beberapa program. insentif instruktur Rp900 ribu per bulan dengan kewajiban melatih delapan orang gratis, kerja sama pelatihan dengan pembiayaan pemkab, bantuan alat praktik, hingga program 1.000 Sarjana bagi instruktur.
Forum PLKP Kalsel mengajukan beberapa usulan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, antara lain, Insentif instruktur dengan kriteria khusus, KIP Kursus atau PIP untuk pembiayaan kursus gratis, Bantuan alat praktik, Beasiswa pendidikan tinggi bagi instruktur, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga kursus.
“Usulan-usulan ini merupakan aspirasi para pengelola lembaga kursus di daerah yang kami harapkan dapat ditindaklanjuti,” tungkasnya.
Acara ini menghadirkan langsung Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yaya Sutarya, untuk memastikan kebijakan dapat dipahami dengan baik dan aspirasi daerah tersampaikan.