PARINGIN, RB – DPRD Kabupaten Balangan menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Perwakilan anggota DPRD Balangan, Bustani, menyebut realisasi anggaran pada sejumlah program masih belum optimal. Bahkan, terdapat kegiatan dengan tingkat serapan di bawah 70 persen hingga di bawah 50 persen.
“Hal ini menunjukkan pelaksanaan program di beberapa sektor belum berjalan maksimal, sementara di sisi lain masih ada bidang yang justru kekurangan anggaran,” ujarnya di Paringin, Rabu (29/4/2026).
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan, khususnya pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Bustani juga mengungkapkan adanya kegiatan yang telah mencapai target 100 persen, namun masih menyisakan anggaran. Menurutnya, hal ini mengindikasikan proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berjalan maksimal.
“Kami juga menyoroti pemanfaatan anggaran perubahan yang belum optimal, di mana masih ada kegiatan yang tidak disesuaikan meskipun diprediksi tidak akan terserap secara maksimal,” tambahnya.
Secara umum, DPRD menilai tingginya Silpa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama pada belanja pegawai, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program di sektor lain.
Meski demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa. (SA)