PARINGIN, RB – Memasuki musim kemarau, DPRD Kabupaten Balangan mendorong penguatan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arief, usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan karhutla Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut dibuka Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi dan diikuti berbagai unsur terkait, di antaranya TNI, BPBD, Direktur PDAM, Kepala PLN, para camat, perusahaan serta instansi lainnya.
Bagi DPRD Balangan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla perlu diperkuat sejak sebelum terjadi kebakaran. Pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan ketika api sudah meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Saiful Arief mengatakan DPRD Balangan mendukung langkah BPBD dan seluruh unsur terkait dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan karhutla.
“Pihak DPRD selalu mendukung kegiatan yang menjadi prioritas BPBD Balangan, terutama dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Balangan,” ujar Saiful Arief.
Menurutnya, karhutla tidak semata-mata merupakan persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sosial dan ekonomi, transportasi, ketersediaan air, hingga sektor pelayanan publik.
Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat memiliki peran penting dalam memperkecil potensi terjadinya kebakaran.
Saiful menilai koordinasi lintas sektor menjadi semakin penting karena setiap unsur memiliki sumber daya dan kewenangan yang berbeda. Dengan komunikasi yang terbangun sejak dini, respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
“Mari kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memantau dinamika iklim serta potensi karhutla di wilayah kita,” katanya.
Selain kesiapan personel dan peralatan, DPRD juga menilai sistem informasi menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi. Informasi mengenai kondisi cuaca, titik rawan, potensi kebakaran dan perkembangan di lapangan perlu disampaikan secara cepat dan akurat kepada pihak yang berkepentingan.
“Penyampaian informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya mitigasi risiko dan dampak karhutla secara efektif,” ujarnya.
Menurut Saiful, masyarakat juga memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan. Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran dapat membantu mempercepat penanganan.
Rapat koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyamaan persepsi, tetapi dilanjutkan dengan kesiapan konkret di lapangan. Mulai dari pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, jalur komunikasi, hingga mekanisme respons cepat perlu dipastikan berjalan.
DPRD Balangan mendukung upaya pemerintah daerah memperkuat mitigasi karhutla sekaligus mendorong agar koordinasi antarlembaga terus dilakukan secara berkelanjutan selama periode rawan kebakaran.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Balangan,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, Balangan diharapkan mampu menghadapi ancaman karhutla dengan lebih siap, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
DPRD Kabupaten Balangan menegaskan dukungannya terhadap langkah pencegahan karhutla sebagai bagian dari upaya melindungi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan aktivitas pembangunan daerah. (SA)