Jakarta, RB – Kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Kalimantan Selatan menjadi sorotan dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Jakarta, Rabu (21/1/2026)
Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menyampaikan bahwa overkapasitas di sejumlah lapas dan rutan berdampak langsung terhadap kualitas layanan, pembinaan warga binaan, hingga aspek kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.
“Permasalahan ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih humanis dan efektif,” ujar legislator asal Kalimantan Selatan ini.
Muhammad Hidayattollah menegaskan bahwa semangat Undang-Undang Pemasyarakatan menuntut lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana, tetapi juga ruang pembinaan dan pemulihan sosial. Kondisi overkapasitas dinilai menghambat fungsi tersebut.
Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai program pembinaan yang telah dijalankan pemerintah, khususnya pelatihan keterampilan berbasis UMKM, kegiatan produktif, dan penguatan karakter warga binaan yang telah berjalan di beberapa lapas di Kalimantan Selatan.
“Program tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam menyiapkan warga binaan agar lebih mandiri dan siap kembali ke masyarakat,” katanya.
Selain overkapasitas, Muhammad Hidayattollah juga mengungkap persoalan struktural lain seperti sengketa dan keterbatasan lahan di beberapa lapas yang berpotensi menghambat pengembangan fasilitas dan penataan hunian yang lebih layak.
Permasalahan ini, menurutnya, memerlukan penanganan sistemik dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat tambal sulam.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa usulan dari DPD RI menjadi catatan dan atensi serius bagi kementerian.
“Ini menjadi catatan dan atensi kami dari usulan serta paparan Muhammad Hidayattollah, khususnya terkait kondisi pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Kami akan menindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah-langkah strategis sesuai kewenangan,” kata Wamen Imipas dalam rapat tersebut.
Muhammad Hidayattollah berharap agar ke depan Menteri atau Wakil Menteri Imipas dapat hadir langsung ke Kalimantan Selatan untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus mendorong percepatan solusi yang berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan.
Sebagai Anggota DPD RI, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama dan perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih bermartabat. (SA)