PARINGIN, RB – Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Balangan terus mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lanjutan untuk penghargaan Swasti Saba 2025 dengan menggelar rapat koordinasi di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), pada Kamis (7/8/2025).
Verifikasi ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan, Ernawati, menyampaikan bahwa berbagai aspek teknis penilaian akan ditindaklanjuti, meliputi komponen, dukungan, video inovasi, serta persiapan paparan untuk tahapan penilaian tingkat nasional.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, menjelaskan rapat ini bertujuan mengidentifikasi dan memperkuat data serta informasi yang dibutuhkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menghadapi proses verifikasi dari pemerintah pusat.
“Dengan capaian ini, seluruh SKPD perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tim penilai dari pusat pada 21 Agustus nanti. Kita ingin mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat Balangan agar dapat lolos ke tahap nominasi selanjutnya,” ujar Rakhmadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan sekaligus perwakilan KKS, Mochammad Sulistyono, mengatakan seluruh SKPD akan terus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan data dukung dalam proses penilaian.
“Tindak lanjut dari tahapan selanjutnya adalah fokus pada Desa Sehat (DES). Masing-masing SKPD akan kami undang untuk mempersiapkan dan melengkapi data dukung yang diperlukan,” jelasnya.
Sulistyono juga menambahkan bahwa penilaian KKS dibagi menjadi tiga kategori, yakni Padapa, Wiwerda, dan Wistara.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas.
“Melalui forum KKS ini, kita berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga seluruh SKPD dan pihak swasta,” tutup Sulistyono. (mc balangan)