PARINGIN, RB – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi pengelolaan belanja pegawai. Salah satunya dilakukan melalui penerapan Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS) yang mengintegrasikan data kepegawaian dengan proses penggajian dan pembayaran hak pegawai.
Penerapan sistem ini ditujukan untuk mengurangi pekerjaan manual sekaligus menekan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran belanja pegawai.
Sejak diterapkan secara penuh pada 6 Januari 2025, INEXIS telah digunakan pada seluruh 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan. Hingga saat ini, sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat dalam sistem tersebut.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan, Mustakim, mengatakan integrasi data menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan belanja pegawai.
“Tujuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan besaran uang yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan,” katanya, Rabu (19/8/2026).
INEXIS menghubungkan data kepegawaian dengan data gaji dan tunjangan yang dikelola bidang keuangan. Dengan sistem tersebut, proses pengelolaan data kepegawaian, penggajian hingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dilakukan secara terintegrasi.
Menurut Mustakim, integrasi tersebut sekaligus mengurangi pekerjaan manual dalam pengumpulan dokumen dan input data. Otomatisasi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan maupun pengelolaan hak keuangan pegawai.
“Seluruh proses pengelolaan data kepegawaian, penggajian, hingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dilakukan secara terintegrasi,” ungkapnya.
Tidak hanya menyederhanakan proses, sistem juga dirancang untuk memperkuat pengendalian terhadap potensi kecurangan (fraud) dan penyalahgunaan data operasional.
Penerapan INEXIS merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini juga mendukung implementasi transaksi keuangan non-tunai dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Efisiensi juga diterapkan pada tahapan pembayaran. Saat ini, pembayaran belanja pegawai pada 32 SKPD diproses melalui INEXIS.
Data penggajian atau payroll kemudian dikirim secara otomatis ke KSP Bank Kalsel. Mekanisme ini menghilangkan kebutuhan input data secara manual ke sistem perbankan.
Dengan berkurangnya proses pemindahan data secara manual, pengelolaan pembayaran diharapkan menjadi lebih cepat sekaligus mengurangi titik rawan kesalahan administrasi.
Bagi pemerintah daerah, sistem tersebut juga menghasilkan data belanja pegawai yang lebih terpusat, konsisten dan dapat diperbarui secara real-time.
Mustakim menjelaskan, INEXIS tidak hanya digunakan untuk mendukung proses pembayaran. Data yang tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan analisis dan perencanaan anggaran.
Fitur analitik memungkinkan pemangku kebijakan memantau arus kas serta tren pembayaran sesuai kebutuhan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam mengidentifikasi pengeluaran yang kurang efisien dan memperkirakan kebutuhan belanja pegawai pada periode berikutnya.
“Dalam aspek perencanaan, sistem memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien, mencegah potensi kerugian, serta memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja pegawai tahun berikutnya secara lebih presisi dan akurat,” jelasnya.
Data yang diperoleh secara real-time juga mendukung penyusunan laporan belanja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Mustakim, penerapan INEXIS pada akhirnya diarahkan untuk membangun pengelolaan belanja pegawai yang lebih tertib, akurat dan akuntabel.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan dan administrasi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel di Pemerintah Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Dengan terkoneksinya ribuan ASN dalam satu sistem, digitalisasi pengelolaan belanja pegawai di Balangan tidak hanya menyederhanakan pekerjaan administratif. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan setiap proses pembayaran memiliki basis data yang lebih terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. (MC Balangan)