MARTAPURA, RB – Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar dalam Program INKLUSI berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Perempuan 2024 pada Selasa (26/4/24).
Acara yang berlangsung secara hybrid ini merupakan aksi kolektif yang dilakukan oleh Mitra Inklusi bersama-sama dengan Bappenas/KPAPO dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar sendiri menghadiri kegiatan ini dengan berkumpul di Aula Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Martapura dan menghadirkan 16 orang peserta yang merupakan kader ‘Aisyiyah,
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan para perempuan anggota Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA) Titi Eko Rahayu, selaku PLT Sekretaris KEMENPPPA menyampaikan bahwa Munas Perempuan 2024 ini sangat strategis untuk mematikan bahwa suara perempuan, kelompok rentan, dan kelompok marginal lain dapat diakui dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
“Hal ini penting terutama karena berdasarkan fakta yang ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses partisipasi dan kontrol manfaat pembangunan masih nyata,” ujarnya.
Ketua Panitia Munas Perempuan dari organisasi Kapal Perempuan, Missiyah menyampaikan, Munas Perempuan 2024 ini akan mewadahi partisipasi aktif dan bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk merumuskan isu-isu dan menganalisis usulannya.
“Nantinya usulan tersebut akan diadvokai bagi pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMM juga dalam dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga, RPJPD, dan RPJMD,” tambah Missi.
Koordinator Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar, Naimah menyebutkan, bahwa INKLUSI ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar juga telah bersiap dengan berbagai usulan penting dari para perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Banjar.
Usulan ini dirangkum setelah sebelumnya diadakan Musyawarah Perempuan dan Kelompok Rentan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 06 Maret 2024 dan bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Banjar.
“Kami harapkan usulan yang telah merangkum suara perempuan dan kelompok rentan ini akan dapat diterima dan tentunya diakomodir sehingga akan memberi pengaruh bagi penyusunan kebijakan di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten untuk mensejahterakan perempuan dan kelompok marginal lainnya,” harapnya.
Dalam Musrenbangnas Perempuan atau Munas Perempuan ini diikuti peserta yang terdiri dari perempuan akar rumput dan kelompok marginal dari 477 desa, 163 kabupaten atau kota dan 35 provinsi.
Tercatat dua ribu lebih peserta online yang terdiri dari 90% perempuan dan 8.3% masyarakat disabilitas. (Tim)