PARINGIN, RB – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan mengubah pola pendampingan perencanaan pembangunan melalui inovasi SIJEMPOL PERTAMA (Sistem Jemput Bola Perencanaan Tanggung Jawab Bersama).
Melalui inovasi tersebut, Bapperida tidak lagi hanya menunggu perangkat daerah datang untuk mendapatkan asistensi. Tim Bapperida secara aktif mendatangi perangkat daerah untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara langsung.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, Senin (20/7/2026), mengatakan SIJEMPOL PERTAMA lahir sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
Sebelumnya, proses asistensi dan monitoring-evaluasi dilakukan dengan mengundang perangkat daerah ke kantor Bapperida. Namun, mekanisme tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari tingkat kehadiran peserta yang belum optimal, keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan, lambatnya pemenuhan data, hingga belum maksimalnya pelaporan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-SAKIP.
“Kondisi tersebut berdampak pada sinkronisasi program pembangunan, keterpaduan antar sektor, serta efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi internal, Bapperida kemudian melakukan penjaringan ide inovasi melalui forum diskusi bersama seluruh jajaran pegawai,” ujarnya.
Dari proses tersebut lahirlah SIJEMPOL PERTAMA sebagai pendekatan baru untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pendampingan perencanaan pembangunan.
Melalui inovasi ini, tim Bapperida mengunjungi perangkat daerah sesuai jadwal yang telah disusun. Pendampingan dilakukan tidak hanya dalam proses monitoring dan evaluasi, tetapi juga mencakup asistensi penyusunan dokumen Renja, penyelesaian berbagai permasalahan perencanaan, serta pemenuhan data dan pelaporan.
“Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi, tim juga memberikan asistensi penyusunan dokumen Renja, membantu penyelesaian berbagai permasalahan perencanaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pelaksanaan SIJEMPOL PERTAMA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah serta memberikan rekomendasi penyempurnaan.
Menurut Rakhmadi, pendekatan jemput bola tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan.
Keterlambatan penyampaian laporan kinerja dapat diminimalkan. Berbagai hambatan pelaksanaan program dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan semakin selaras dengan target pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak dapat terwujud hanya melalui koordinasi administratif. Diperlukan pendampingan secara langsung agar setiap perangkat daerah memperoleh pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Melalui SIJEMPOL PERTAMA, Bapperida hadir langsung ke perangkat daerah untuk memastikan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
Rakhmadi menambahkan, inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami berharap SIJEMPOL PERTAMA mampu memperkuat budaya kolaborasi antarpemangku kepentingan sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan secara lebih terintegrasi, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” tambahnya.
Melalui SIJEMPOL PERTAMA, Bapperida Kabupaten Balangan berupaya memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak berhenti pada penyusunan dokumen. Dengan pendampingan langsung dan penyelesaian masalah secara kolaboratif, setiap program diharapkan dapat dirancang lebih terarah, dilaksanakan secara efektif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (MC Balangan)