PARINGIN, RB – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 itu membahas capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Sejumlah SKPD yang hadir antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti realisasi program strategis sepanjang 2025, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
Anggota Komisi II, Nur Fariani, menyampaikan bahwa pembahasan LKPj menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan.
“Pembahasan LKPj ini menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. DPRD mendorong agar SKPD lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program unggulan. Mereka juga mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan faktor teknis.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan LKPj Tahun Anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. (SA)