PARINGIN, RB – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas dalam rangka koordinasi dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Minggu (29/3/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, H. Rusdi HSY, didampingi Sekretaris Nor Sita Maulida, serta anggota Syahbudin dan Ahmad Fauzi disambut oleh tiga pejabat senior BKPSDM Kabupaten Kapuas yang membidangi pengadaan, mutasi, dan pengembangan kompetensi aparatur.
Forum diskusi yang berlangsung terbuka dan interaktif ini mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen ASN, mulai dari proses pengadaan pegawai yang transparan, sistem pengembangan kompetensi yang terstruktur, hingga mekanisme mutasi, promosi, dan penilaian kinerja berbasis data.
“Dalam pertemuan tersebut BKPSDM Kabupaten Kapuas memaparkan sejumlah hal terkait pengelolaan manajemen ASN. Diskusi berlangsung terbuka dan mencakup berbagai aspek penting yang relevan dengan kebutuhan kami di Balangan,” jelas Nor Sita Maulida.
Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah sistem penilaian kinerja ASN yang diterapkan di Kapuas. Sistem berbasis kinerja yang terukur dan transparan dinilai Komisi I sebagai model yang layak untuk dikaji lebih mendalam guna diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Selain itu, program pengembangan kompetensi aparatur yang dijalankan secara sistematis oleh BKPSDM Kapuas juga menjadi bahan studi banding yang berharga. Investasi pada kualitas SDM aparatur, dipandang Komisi I, adalah kunci utama peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Nor Sita Maulida menyampaikan bahwa berbagai pandangan dan pertanyaan disampaikan oleh kedua pihak sebagai bentuk pertukaran informasi dan pengalaman yang konstruktif. Tidak ada sekat birokratis dalam forum tersebut—semua pihak berdiskusi secara setara dan saling belajar.
“Melalui pertemuan ini, DPRD Balangan berharap koordinasi seperti ini dapat memperkuat komunikasi antardaerah sekaligus menjadi wahana saling berbagi praktik baik dalam pengelolaan sumber daya aparatur, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Balangan,” tutupnya. (SA)