PARINGIN, RB – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) untuk memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan terkait rencana pembangunan jaringan Listrik Desa (Lisdes) di 14 titik wilayah Kabupaten Balangan.
Rapat koordinasi yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7/2026), menjadi langkah strategis untuk mematangkan kesiapan teknis, administratif, dan infrastruktur pendukung sebelum pembangunan jaringan listrik dilaksanakan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perluasan akses listrik merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Masih terdapat 14 titik yang belum teraliri listrik. Sebelum diusulkan untuk pembangunan, kami akan melakukan pendataan dan verifikasi agar lokasi yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis ketenagalistrikan. Beberapa lokasi berada di kawasan hutan dan memiliki keterbatasan akses jalan sehingga memerlukan penanganan lintas sektor.
“Beberapa lokasi berada di kawasan hutan dan memiliki akses jalan yang belum memadai. Untuk itu, Pemkab Balangan akan mengupayakan penyelesaian status kawasan serta peningkatan akses jalan agar pembangunan jaringan listrik dapat dilaksanakan secara bertahap, terutama di Kecamatan Halong, Lampihong, dan Tebing Tinggi,” jelasnya.
Fakhriyanto menegaskan, pembangunan jaringan listrik harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar yang saling terintegrasi. Kehadiran listrik di wilayah terpencil diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, teknologi informasi, dan pelayanan publik.
“Pembangunan jaringan listrik tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan listrik, tetapi juga harus didukung infrastruktur penunjang lainnya, seperti akses jalan dan jaringan internet agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Manager UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, mengatakan program Listrik Desa merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dilaksanakan PLN dengan dukungan anggaran APBN melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, PLN akan melakukan survei lapangan untuk memetakan kondisi dan tantangan di setiap lokasi. Hasil survei tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan material, anggaran, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.
“Setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, kami akan melakukan survei untuk memetakan tantangan di lapangan sebelum menentukan kebutuhan material, anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan agar masyarakat di wilayah terpencil segera memperoleh akses listrik,” ujarnya.
Dari 14 titik yang telah terdata, tiga lokasi menjadi prioritas awal untuk dilakukan survei dan berpeluang dikerjakan pada tahun ini. Ketiganya yakni Dusun Sawang di Desa Mamigang, Dusun Rapit di Desa Marajai, serta Dusun Jungkal di Desa Kusambi Hulu.
Pemkab Balangan berharap kolaborasi dengan PLN tersebut dapat mempercepat terwujudnya pemerataan akses listrik hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tersedianya listrik juga diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di desa-desa yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar. (MC Balangan)