PARINGIN, RB – Pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Balangan kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berhasil meraih Peringkat I Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karier ASN Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Balangan dalam membangun manajemen ASN yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada pengembangan karier aparatur.
Penghargaan berupa Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama yang ditandatangani Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, diserahkan pada acara puncak HUT ke-78 BKN di Aula Kanreg VIII BKN Banjarbaru.
Mengusung tema “Memudahkan, Melindungi, dan Membahagiakan Seluruh ASN”, kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh UPT Kanreg VIII serta BKD, BKPP, dan BKPSDM se-Regional VIII yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
Dalam penilaian tersebut, Pemkab Balangan menempati peringkat pertama. Posisi berikutnya ditempati Pemerintah Kota Bontang di peringkat kedua, sementara Pemerintah Kabupaten Tabalong berada di peringkat ketiga.
Kebijakan Pro-Karier ASN merupakan rangkaian kebijakan dan layanan kepegawaian yang dirancang untuk mempercepat mobilitas jabatan, menyederhanakan proses birokrasi, serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pengembangan karier ASN.
Pada 2026, implementasi kebijakan tersebut mencakup 12 instrumen. Pada tahap penilaian di wilayah Regional VIII, sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan layanan dasar kepegawaian menjadi fokus utama sebelum penilaian dikembangkan secara lebih komprehensif pada tahap berikutnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufriannor, menyambut baik capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran BKPSDM dalam menghadirkan layanan kepegawaian yang cepat, akurat, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Terima kasih atas kinerja dan kerja sama yang sangat baik dari seluruh kawan-kawan di BKPSDM Balangan sehingga kita bisa mendapat penghargaan Terbaik I dari BKN. Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengelola manajemen ASN kita,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemkab Balangan dalam mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi transformasi pelayanan kepegawaian.
“Kami di BKPSDM akan terus memacu kinerja pelayanan. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai berjalan melalui pengembangan berbagai sistem internal. Tujuannya sangat jelas dan sejalan dengan visi BKN: memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN,” ungkapnya.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui upaya memberikan apresiasi terhadap ASN yang memiliki prestasi luar biasa.
Saat ini, BKPSDM Balangan tengah memproses salah satu instrumen kebijakan Pro-Karier berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi PNS yang memenuhi persyaratan.
Sufriannor mengatakan, peluang tersebut terbuka karena terdapat PNS di Kabupaten Balangan yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dalam dua tahun terakhir.
“Salah satu bagian Pro-Karier yang saat ini sedang kami upayakan secara serius adalah pemberian KPLB. Hal ini sangat memungkinkan karena terdapat PNS di Balangan yang berhasil meraih juara tingkat nasional dalam dua tahun terakhir. Dengan modal prestasi tersebut, kami optimis usulan KPLB ini akan mendapat persetujuan dari BKN Pusat,” jelasnya.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan optimal, BKPSDM akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait.
“BKPSDM merasa perlu menjemput bola dan akan segera bekerja sama dengan SKPD terkait yang menaungi PNS tersebut guna memfasilitasi kelancaran proses pengusulannya,” tambahnya.
Selain pengembangan karier, BKPSDM Balangan juga memandang kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam menghadapi perubahan pola kerja aparatur di masa depan.
Perkembangan teknologi membuka peluang penerapan pola kerja yang lebih fleksibel, termasuk Work From Office (WFO) maupun Work From Home/Anywhere (WFH/WFA), dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi ini tentu memerlukan SDM pengelola kepegawaian yang andal dan melek teknologi informasi. Ke depan, apabila memungkinkan, kami memandang perlu adanya penempatan Pejabat Fungsional (JF) Kepegawaian atau Manajemen ASN (MASN) di setiap perangkat daerah agar pendampingan dan manajemen kepegawaian bisa semakin optimal,” pungkasnya.
Capaian peringkat pertama dari BKN menjadi bukti bahwa pengelolaan ASN di Kabupaten Balangan terus bergerak menuju sistem yang lebih modern, berbasis digital, dan berorientasi pada pengembangan karier.
Bagi Pemkab Balangan, ASN bukan sekadar sumber daya birokrasi. ASN adalah penggerak pelayanan publik. Karena itu, ketika karier aparatur dikelola dengan baik, maka kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga ikut diperkuat. (MC Balangan)